Andri
Lampung Timur – Warga masyarakat mengaku kewalahan saat hendak menggali informasi terkait pengelolaan hutan swakelola di wilayah Desa Jepara dan Sri Rlejosari yang disinyalir dikelola secara terselubung oleh pihak tertentu.
Hal ini terjadi lantaran UPTD Pengelolaan Hutan Gunung Balak terpantau tidak pernah membuka kantor untuk layanan informasi publik, meski berkali-kali awak media mencoba melakukan konfirmasi ke kantor tersebut.
“Kami sudah beberapa kali datang ke kantor UPTD Gunung Balak, tapi selalu tutup. Padahal masyarakat ingin tahu bagaimana status dan izin pengelolaan hutan swakelola yang berada di area Desa Jepara dan Sri Rejosari ini.
Dugaan pengelolaan terselubung ini mencuat setelah beberapa aktivitas yang mengarah pada pemanfaatan kayu dan lahan di kawasan hutan Gunung Balak terpantau berjalan tanpa ada keterbukaan data kepada publik.
Pihak media juga telah mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah desa penyangga , namun keterbatasan kewenangan desa menjadikan informasi yang didapat tidak lengkap.
“Kami berharap pihak terkait, terutama UPTD, segera membuka ruang keterbukaan informasi publik agar masyarakat tidak menjadi korban informasi simpang siur dan agar pengelolaan hutan tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Andica,(rajo mudo) salah satu masyarakat way jepara dan juga masyrakat adat desa Jepara ini berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tata kelola hutan berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus mencegah potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.(Red)
yaperma